Random Posts

header ads

Heboh Penganggaran Mobil Dinas, Ombudsman Layangkan Surat Ke Plt Gubernur Aceh

Kepala perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin.(foto/ist)

Globalacehnews.com-Banda Aceh- Selama ini, masyarakat Aceh dihebohkan dengan penganggaran pembelian Mobil Dinas baru untuk para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta jajaran. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin yang didampingi Asisten Bidang Pencegahan, Ilyas Isti melayangkan surat kepada Plt Gubernur Aceh, Jumat (22/11/2019), yang ditembuskan kepada Ketua Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua DPRA.

"Hal ini berbanding terbalik dengan harapan masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk pembangunan atau fasilitas lain yang bermanfaat bagi publik, bukan malahan digunakan untuk kepentingan pejabat,"ujarnya.

Taqwaddin menambahkan, ini  menjadi perhatian pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Sebagaimana diketahui, Ombudsman merupakan lembaga negara yang ditugaskan berdasarkan Undang-Undang terhadap pengawasan pelayanan publik.


"Pada intinya kami menyarankan kepada Plt. Gubernur Aceh untuk melakukan seleksi prioritas terhadap pembelian Mobil Dinas tersebut, kalau memang masih layak pakai kenapa harus diganti dan juga mengapa harus berbarengan seluruh pejabat. Atau setidaknya anggaran tersebut juga dapat dipergunakan untuk pembelian Ambulance Laut, yang mana armada tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan, semisal masyarakat Pulau Aceh,"ungkap Taqwaddin.

Surat tertulis dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang di layangkan ke Plt Gubernur Aceh, yang ditembukan ke Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRA.(foto/ist)


Ombusdman Aceh melalui surat yang dilayangkan kepada Plt. Gubernur tertanggal 22 November 2019 dengan Nomor : S.128/PW-01/XI/2019, Perihal : Saran Kepada Pemstintah Aceh, mengharapkan agar Plt. Gubernur Aceh melakukan seleksi prioritas terhadap pembelian Mobil Dinas baru untuk para Kepala SKPA.

"Kita berharap pimpinan daerah peka terhadap keluhan masyarakat, apalagi banyak elemen masyarakat yang menolak terhadap pengadaan Mobil Dinas baru tersebut yang bersumber dari APBA dan APBA-P Tahun Anggaran 2019. Karena masih banyak hal lain yang seharusnya menjadi prioritas, seperti Rumah Duafa, Jalan, Jembatan, serta sarana publik lainnya,"demikian pungkasnya.(ril)

Posting Komentar

0 Komentar